Angkutan Darat-Peti Kemas Pilih Mogok Massal

Menolak Kebijakan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Bakar Ban: Aksi sejumlah pendemo membakar ban menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Jl Jenderal Sudirman, depan gerbang menuju kampus IAIN Raden Fatah, Palembang, kemarin

________________________________________

Pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan sesuatu yang wajar. Terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp 8.500 per liter dan solar Rp 7.500 per liter. Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) jadi salah satu pihak yang kontra.

Sesuai kesepakatan bersama Organda se-Indonesia, Kamis (20/11) akan digelar aksi mogok massal. Aksi mogok tidak hanya untuk angkutan darat, tapijuga peti kemas.

Rencana itu diungkapkan Ketua DPD Organda Sumsel, Zulfikri Aminuddin, kemarin (18/11). “Ini baru selesai Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) di Semarang. Hasilnya, Organda se-Indonesia sepakat melakukan mogok massal Kamis nanti. Operasional angkutan darat dan peti kemas akan terhenti selama 24 jam,” bebernya.

Mogok massal tersebut wujud kekecewaan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo. Aksi juga bentuk keprihatinan terhadap penderitaan rakyat kecil yang terimbas kebijakan itu. “Presiden tidak berpihak pada angkutan umum,” cetusnya.

Menurut Zulfikri, mogok berlangsung dari Sabang sampai Merauke. Terlebih lagi di Jakarta sebagai pusatnya. “Untuk menyesuaikan tarif angkutan, akan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” imbuhnya. Ketua Organda Palembang, H Sunir Hadi mengatakan, belum ada intruksi dari pihaknya untuk menaikan tarif angkutan umum di Metropolis. “Besok (hari ini, red) baru akan diadakan pertemuan dengan Dishub Palembang membahas tarif angkutan umum,” ujarnya.

Dalam pembahasan, akan dipertimbangkan kenaikan tarif ideal. Ia menegaskan, kenaikan ongkos kemarin merupakan tindakan ilegal. Ditambahkan Kepala Dishub Palembang, H Masripin Toyib pihaknya telah mengundang sejumlah pihak terkait untuk hadir dalam pembahasan tarif angkutan umum, hari ini.

Ia berharap, para sopir bus dan angkutan kota (angkot) untuk menahan diri sampai ada pernyataan resmi tentang tarif baru. “Jangan sampai ada kesimpang siuran di lapangan dan keputusan sepihak yang merugikan masyarakat,” tandasnya. Kemarin ratusan mahasiswa yang menamakan diri Kosolidasi Mahasiswa Daerah Sumsel (Komdass) menggelar aksi jalan kaki dari simpang Charitas — Jalan Sudirman — BAM (Bundaran Air Mancur) — Monpera.

“Pemerintah beralasan defisit APBN yang mencapai Rp 108 triiliun sehingga harus menaikkan harga BBM. Padahal sama sekali belum ada transparansi APBN 2014,” kata Febri Zulian, jenderal lapangan Komdass.

Mereka menilai, kenaikan harga BBM kontradiktif dengan perkembangan harga minyak dunia yang turun dari US$112 di tahun 2011 menjadi US$110 pada tahun ini. Kenaikan harga BBM sangat memberatkan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

“Belum naik saja, efeknya sudah sangat banyak. Cabe, sayuran, dan lainnya sudah naik duluan,” cetusnya. Komdass melihat, kebijakan pemerintah tidak didasarkan pemikiran matang, hanya menggunakan watak bisnis yang sama sekali tidak pro rakyat kecil.

Sumber daya alam berlimpah yang dimiliki Indonesia tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. “Kita negara kaya minyak, tapi dijual dalam bentuk minyak mentah dan membelinya kembali dalam bentuk jadi dan dengan harga yang jauh lebih mahal,” beber Febri.

Di Sumsel, banyak sekali perusahaan migas, sebagian dikuasai asing. Karena itu, Komdass menolak kenaikan harga BBM sebagai bentuk perlawanan terhadap cengkeraman neolib dan mendesak UU Migas nomor 22 tahun 2001 dicabut.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumsel juga menolak kenaikan harga BMM. Penolakan disuarakan dengan aksi jalan kaki dari Kampus IAIN Raden Fatah Palembang menuju gedung DPRD Sumsel.

”Menaikkan harga BBM telah menyukseskan liberalisasi BBM. Ini merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Migas serta kekayaan alam yang melimpah, dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Ketua HTI.

Aspirasi ini diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah didampingi anggota dewan lain, H Kartak dan Mgs Syaiful Fadli. Secara pribadi, mereka bertiga menolak keras kenaikan harga BBM. “Aspirasi ini kami akomodir, dan kami sudah mengirimkan facsimile ke DPR RI terkait penolakan kenaikan harga BBM ini,” kata Chairul.

Mgs Syaiful Fadli menambahkan, Fraksi PKS di DPRD Sumsel secara tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. “Kebijakan ini tidak tepat dan bukan pilihan yang baik di tengah turunnya harga minyak,” tuturnya di pinggir Jl Jenderal Sudirman, depan gerbang menuju IAIN Raden Fatah, sekelompok pendemo menggelar aksi dengan membakar ban. (wia/chy/roz/ce2)

Fokus Antisipasi Dampak

Naiknya harga BBM bersubsidi bijak Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Katanya, keputusan telah dibuat. Daripada berdebat setuju atau tidak mau pun soal waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM, lebih baik fokus mengantisipasi dampaknya.

”Tugas utama pemerintah daerah memberikan layanan dan perlindungan terhadap warganya,” katanya. Pemprov Sumsel akan mengindentifikasi warga dari kelompok miskin yang bisa saja tidak terdaftar karena berbagai alasan. Baik itu dalam program sosial yang sudah ada di Sumsel (kesehatan dan pendidikan gratis) ataupun dalam program pemerintah pusat (KIS, KKS, dan KIP dan bantuan non tunai-nya).

”Kami akan mendorong beberapa dinas terkait, termasuk di kabupaten/kota untuk melakukan operasi pasar. Terutama wilayah yang selama ini teridentifikasi sebagai kawasan yang rawan secara sosial dan ekonomi,” imbuh Alex. Ia berharap, tujua naiknya harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor lebih produktif dapat terwujud.

Terutama untuk infrastruktur pertanian. Jalan terkait dengan akses koneksitas antar wilayah dan intra wilayah. Sementara infrastruktur pertanian terkait peningkatan produktivitas hasil pertanian. “Jika ini terwujud, perekonomian rakyat akan sangat terbantu dan bisa mengentaskan warga miskin lebih banyak lagi dan lebih cepat,” tuturnya.

Pemprov mendorong peralihan penggunaan BBM ke BBG. Fokusnya pada kendaraan dinas dan angkutan umum. Pertamina dan BUMN terkait diharapkan mau menyiapkan infrastruktur pendukungnya. “Pemprov berkomitmen menyiapkan lahan yang dibutuhkan. Ini bagian dari komitmen untuk mempercepat proses peralihan tersebut,” tukas Alex. (gas/ce2)

Eceran Sentuh Rp 15 Ribu

Di hari pertama pemberlakuan harga jual baru, Rp 8.500 untuk premium dan Rp 7.500 solar, tidak ada gejolak di SPBU. Pantauan di Palembang, tak ada antrean kendaraan yang membeli BBM. Bahkan cenderung sedikit sepi dibandingkan biasa.

”Memang agak sepi. Mungkin banyak yang tidak keluar dengan kendaraannya karena harga BBM naik ini,” kata salah seorang pegawai SPBU di kawasan Plaju.

Sepinya pembelian BBM indikasinya telah terlihat sejak dua malam lalu. Begitu lewat pukul 00.00 WIB, sejumlah SPBU 24 jam di Metropolis nyaris kosong melompong. “Sudah bubar semua antrean,” kata seorang pegawai di Jl Kol H Barlian sembari tersenyum.

Di SPBU, harga jual BBM bersubsidi boleh hanya naik Rp 2 ribu. Tapi ditingkat pengecer, naiknya gila-gilaan. Di desa eks trans maupun permukiman yang ada di pedalaman Muba yang jauh dari Jalintim, harga premium eceran termbus Rp 14 – 15 ribu per liter.

Sementara pengecer maupun pertamini yang ada di sepanjang Jalintim rata-rata menjual premium dengan harga Rp 11 ribu per liter. “Kami sebetulnya masih ada stok dari pembelian dengan harga lama. Tapi kalau tidak naik, tidak enak dengan penjual eceran lain,” kata Rusmi, salah seorang penjual BBM eceran di Jalintim Sungai Lilin.

Dijelaskannya, harga eceran melambung tinggi karena mereka membeli dari “perantara” di SPBU dengan harga Rp 9.500 per liter. “Mau tidak mau kami jual Rp 11 ribu. Di pedalaman, bisa Rp 15 ribu,” cetusnya.

Do Kota Muaradua OKUS, harga eceran BBM bersubsidi berkisar Rp 10 ribu per liter. Untuk dipelosok yang jauh dari SPBU seperti di Kecamatan Mekakau Ilir tembus Rp 11 ribu. Kisaran harga yang sama berlaku pada sebagian besar pedagang eceran premium di Lubuk Linggau.

Mereka menjual per liter premium Rp 9 – 10 ribu. Sedangkan solar dijual dengan harga Rp 8 ribu per liternya. Sales Eksekutif Retail PT Pertamina wilayah Lubuk Linggau, Mura dan Muratara, Satrio Wibowo Sicaksono memastikan stok BBM untuk tiga daerah tersebut aman. “Tidak perlu khawatir, stok BBM aman. Kalau kurang, kita minta tambahan lagi dari Palembang,” ujarnya. Di Lubuk Linggau ada SPBU. Rata-rata pasokan tiap hari 80 – 90 kilo liter premium dan sekitar 60 kilo liter solar. (kur/wek)

Serentak Naikkan Tarif Speedboat-Ketek

Para serang speedboat dan ketek langsung merespons kenaikan harga BBM. Serentak, mereka menaikkan tarif penumpang 10 – 30 persen. Pantauan kemarin, aktivitas angkutan sungai di dermaga bawah Jembatan Ampera tidak seramai biasanya.

Seakan sudah paham, pemunpang yang akan menuju ke Jalur dan beberapa tujuan lain tahu bahwa tarif angkutan sungai pasti ikut naik. “Mau ke Air Saleh. Ongkosnya naik Rp 10 ribu. Ya katanya karena harga BBM naik,” kata Rudi, seorang calon penumpang yang menunggu keberangkatan.

Sebelumnya tarif speedboat ke Palembang – Air Saleh hanya Rp 60 ribu. Saat ini menjadi Rp 70 ribu. Seorang serang speedboad tujuan Jalur 18 dan 20, Adi mengaku terpaksa pihaknya menaikkan tarif. “Kalau tidak dan bertahan dengan tarif lama, kami rugi karena harga BBM sudah naik,” bebernya.

Untuk ke Jalur 18 dan 20 tarif semula Rp 70 ribu per penumpang, kini menjadi Rp 80 ribu. Untuk ketek yang melayani penyeberangan dari ulu ke ilir Sungai Musi, tarifnya naik dari Rp 4 ribu menjadi Rp 5 ribu. (mik/ce2)

Sumber: Sumatera Ekspres, Rabu, 19 November 2014